string(2) "17"
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/hubinter/public_html/dhi/viewBerita.php:3) in /home/hubinter/public_html/dhi/header.php on line 3

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/hubinter/public_html/dhi/viewBerita.php:3) in /home/hubinter/public_html/dhi/header.php on line 6
DIVHUBINTER
Header
Ekstradisi

Perjanjian Ekstradisi Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Malaysia

PEMERINTAH MALAYSIA DAN REPUBLIK INDONESIA:

 

Berhasrat untuk memperkuat ikatan persahabatan yang telah terjalin lama antara kedua negara. Mengingat bahwa kerja sama yang efektif antara kedua negara dalam melaksanakan peradilan memerlukan diadakannya perjanjian tentang ekstradisi.

TELAH MENCAPAI PERSETUJUAN SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1
KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN EKSTRADISI

Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Republik Indonesia bersepakat untuk saling menyerahkan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Orang-orang yang dituntut oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari pihak peminta karena melakukan kejahatan atau yang dicari oleh pejabat-pejabat tersebut untuk menjalani hukuman.

Pasal 2
KEJAHATAN YANG DAPAT DIMINTAKAN PENYERAHANNYA

  1. Penyerahan akan dilakukan bertalian dengan kejahatan-kejahatan yang tercantum di dalam lampiran perjanjian ini.
  2. Kejahatan yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini mencakup perbantuan dan percobaan melakukan kejahatan tersebut.

Pasal 3
KEJAHATAN POLITIK

  1. Penyerahan tidak akan dilakukan jika kejahatan yang dimintakan penyerahannya dianggap oleh pihak yang diminta sebagai kejahatan politik.
  2. Menghilangkan atau percobaan menghilangkan nyawa Kepala Negara atau anggota keluarganya tidak akan dianggap sebagai politik dalam perjanjian ini.

Pasal 4
PENYERAHAN WARGA NEGARA

  1. Setiap Pihak mempunyai hak untuk menolak penyerahan warga negaranya.
  2. Jika pihak yang diminta tidak menyerahkan warga negaranya, Pihak itu di atas permintaan pihak peminta wajib menyerahkan perkara bersangkutan kepada pejabat yang berwenang dari pihak yang diminta untuk penuntutan. Untuk maksud ini berkas perkara-berkas perkara, keterangan-keterangan dan bukti-bukti mengenai kejahatan itu wajib diserahkan oleh Pihak peminta kepada pihak yang diminta.
  3. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (2) pasal ini, Pihak yang diminta tidak akan diwajibkan untuk menyerahkan perkara itu kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penuntutan jika pejabat yang berwenang itu tidak mempunyai yurisdiksi.

Pasal 5
TEMPAT KEJAHATAN DILAKUKAN

Pihak yang diminta dapat menolak penyerahan orang yang diminta karena kejahatan yang menurut hukum pihak yang diminta dilakukan seluruhnya atau sebagian dalam wilayahnya atau di tempat yang diperlakukan sebagai wilayahnya.

Pasal 6
PROSES PEMERIKSAAN YANG SEDANG BERJALAN TERHADAP KEJAHATAN YANG SAMA

Pihak yang diminta dapat menolak penyerahan orang yang diminta, jika pejabat yang berwenang dari pihak itu sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang tersebut bertalian dengan kejahatan atau kejahatan-kejahatan yang dimintakan penyerahannya.

Pasal 7
NON BIS IN IDEM

Penyerahan tidak akan dilakukan, jika putusan pengadilan sudah dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang dari pihak yang diminta terhadap orang yang diminta bertalian dengan kejahatan atau kejahatan-kejahatan yang dimintakan penyerahannya.

Pasal 8
AZAS KEKHUSUSAN

Seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dihukum atau ditahan untuk kejahatan ataupun yang dilakukan sebelum penyerahannya selain daripada kejahatan untuk mana ia diserahkan, kecuali dalam hal-hal:

  1. Bila pihak yang diminta menyerahkan orang itu menyetujuinya, permohonan persetujuan disampaikan kepada Pihak yang diminta disertai dengan dokumen-dokumen yang disebut dalam pasal 15. Persetujuan akan diberikan jika kejahatan itu termasuk kejahatan yang dapat dimintakan penyerahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 perjanjian ini; dan
  2. Bila orang itu setelah mempunyai kesempatan untuk meninggalkan wilayah pihak kepada siapa yang diserahkan, tidak menggunakan kesempatan itu dalam waktu 45 hari setelah pembebasannya, atau kembali lagi ke wilayah itu sesudah ia meninggalkannya.

Pasal 9
PENAHANAN SEMENTARA

  1. Dalam keadaan mendesak pejabat yang berwenang dari pihak peminta dapat meminta penahanan-penahanan sementara terhadap seseorang yang dicari pejabat-pejabat yang berwenang dari pihak yang diminta akan mempertimbangkan permintaan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukumnya.
  2. Dalam permintaan untuk penahanan sementara diterangkan bahwa dokumen-dokumen yang disebut dalam pasal 15 tersedia dan bahwa ada maksud untuk menyampaikan permintaan penyerahan. Diterangkan juga untuk kejahatan apa penyerahan itu apa diminta, bila dan dimana kejahatan itu dilakukan dan sedapat mungkin wajib memuat uraian tentang orang yang dicari.
  3. Permintaan untuk penahanan sementara disampaikan di Malaysia kepada Ketu Polis Negara dan di Indonesia kepada National Central Bureau (NCB) Indonesia/Interpol, atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram atau melalu International Criminal Police Organization (INTERPOL).
  4. Pejabat pihak peminta akan diberi tahu dengan segera keputusan atas permintaannya.
  5. Penahanan sementara dapat diakhiri, jika dalam waktu 20 hari setelah penahanan Pihak yang diminta tidak menerima permintaan penyerahan dan dokumen-dokumen yang disebut dalam pasal 15.
  6. Pembebasan seseorang tidak menghalangi penahanan kembali dan penyerahan jika permintaan untuk penyerahan diterima sesudah itu.

Pasal 10
PENYERAHAN ORANG YANG AKAN DISERAHKAN

  1. Pihak yang diminta akan memberitahukan keputusannya tentang permintaan penyerahan kepada Pihak peminta melalui saluran diplomatik.
  2. Untuk setiap permintaan yang ditolak wajib diberikan alasan-alasannya.
  3. Jika permintaan disetujui, Pihak Peminta wajib diberitahu tentang tempat dan tanggal penyerahan dan lamanya orang yang besangkutan ditahan untuk maksud penyerahan.
  4. Jika orang yang diminta penyerahanny tidak diambil pada tanggal yang ditentukan, maka dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam ayat 5 pasal ini, ia dapat dilepaskan sesudah melampaui 15 hari dan bagaimanapun juga wajib dilepaskan sesudah melampaui 30 hari dan Pihak yang diminta dapat menolak penyerahannya untuk kejahatan yang sama.
  5. Jika keadaan diluar kekuasaannya tidak memungkinkan suatu pihak untuk menyerahkan atau mengambil orang yang bersangkutan, maka pihak itu wajib memberitahukan Pihak lainnya. Kedua pihak akan menetapkan bersama tanggal lain untuk penyerahan. Dalam hal demikian akan berlaku ketentuan-ketentuan dari ayat (4) pasal ini.

Pasal 11
PENYERAHAN YANG DITUNDA

Pihak yang diminta, sesudah mengambil keputusan tentang permintaan penyerahan, dapat menunda penyerahan orang yang diminta, supaya orang itu dapat diperiksanya, atau jika ia sudah dijatuhi hukuman, supaya orang itu dapat menjalani hukumannya dalam wilayah Pihak itu untuk kejahatan lain dari pada kejahatan yang dimintakan penyerahannya.

Pasal 12
PENYERAHAN BARANG

  1. Pihak yang diminta sepanjang hukumnya memperbolehkan dan atas permintaan dari pihak peminta wajib menyita dan menyerahkan barang;
    1. yang mungkin diperlukan sebagai bahan pembuktian atau
    2. yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan itu dan yang terdapat pada orang yang dituntut pada waktu penahanan dilakukan atau yang diketemukan sesudah itu.
  2. Barang yang disebut dalam ayat (1) pasal ini wajib diserahkan sekalipun ekstradisi yang telah disetujui tidak dapat dilakukan karena kematian orang yang diminta penyerahannya atau karena ia melarikan diri.
  3. Apabila barang tersebut dapat disita atau dirampas dalam wilayah dari Pihak yang diminta maka dalam hubungan dengan proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan, Pihak ini dapat menahannya untuk sementara atau menyerahkannya dengan syarat bahwa barang itu akan dikembalikan.
  4. Setiap hak yang mungkin diperoleh Pihak yang diminta atau negara lain atas barang tersebut wajib dijamin. Dalam hal demikian, barang tersebut wajib dikembalikan tanpa biaya kepada Pihak yang diminta secepat mungkin sesudah pemeriksaan Pengadilan selesai.

Pasal 13
TATA CARA

Tata cara mengenai penyerahan dan penahanan sementara dari orang diminta penyerahannya, akan tunduk semata-mata pada hukum Pihak yang diminta.

Pasal 14
BIAYA-BIAYA

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam wilayah Pihak yang diminta berkenaan dengan penyerahan akan ditanggung oleh Pihak itu.

Pasal 15
SURAT PERMINTAAN DAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

  1. Permintaan penyerahan wajib dinyatakan secara tertulis dan dikirim di Malaysia kepada Menteri yang bertanggungjawab atas pelaksanaan peradilan dan di Indonesia kepada Menteri Kehakiman melalui saluran diplomatik.
  2. Permintaan penyerahan wajib disertai:
    1. Lembaran asli atau salinan yang disahkan dari penghukum dan pidana yang dapat segera dilaksanakan atau surat perintah penahanan atau surat perintah lainnya yang mempunyai akibat yang sama dan dikeluarkan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam hukum Pihak peminta.
    2. Keterangan dari kejahatan yang dimintakan penyerahannya, waktu dan tempat kejahatan dilakukan, uraian yuridis dan penunjukkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan diuraikan secermat mungkin dan
    3. Salinan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau jika ini tidak mungkin suatu keterangan tentang hukum yang bersangkutan dan uraian yang secermat mungkin dari orang yang diminta penyerahannya bersama-sama dengan keterangan lain apapun juga yang dapat membantu menentukan identitas dan kebangsaannnya.
  3. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyerahan akan dibuat dalam bahasa Inggris.

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul antara kedua pihak karena penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian ini akan diserahkan secara damai dengan musyawarah atau perundingan.

Pasal 17
MULAI BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal penukaran piagam ratifikasi.

Pasal 18
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini dapat diakhiri setiap waktu oleh salah satu Pihak dengan memberitahukan maksud untuk melakukan 6 (enam) bulan sebelumnya. Pengakhiran perjanjian yang demikian itu tidak akan menghalangi suatu proses yang telah dimulai sebelum pemberitahuan demikian dilakukan.

UNTUK MENYAKSIKANNYA, yang bertandatangan di bawah ini yang dikuasakan secara sah oleh masing-masing Pemerintahnya telah menandatangani perjanjian ini. Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal tujuh bulan Juni 1974 dalam bahasa Malaysia, Indonesia dan bahasa Inggris, semua naskah adalah sama-sama sahnya. Dalam hal terjadi perbedaan tafsiran, maka naskah bahasa Inggis akan menentukan.