Header
PROFIL NCB-INTERPOL

Sejarah

Lahirnya organisasi ICPO-INTERPOL karena adanya persamaan kepentingan dalam memberantas kejahatan transnasional dan internasional diantara negara-negara di dunia, sebagai berikut:

1. perkembangan teknologi mengakibatkan dampak yang signifikan dalam kehidupan internasional baik dampak positif maupun negatif berupa meningkatnya kejahatan internasional/transnasional. Teknologi yang secara sosiologis mengakibatkan meningkatnya social mobility dan social movement, juga perubahan yang mencolok pada pola kejahatan di dunia dilihat dari segi organisasi, peralatan, modus operandi dan daerah operasi, kuantitas/kualitas hasil kejahatan, sehingga timbul bentuk kejahatan yang disebut kejahatan internasional/ transnasional;

2. dalam menghadapi gejala-gejala tersebut setiap negara mengalami kesulitan baik yang bersifat yuridis maupun prosedur, karena masing-masing negara memiliki kedaulatan dan sistem hukum yang berbeda;

3. untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa negara Eropa menyelenggarakan Kongres Polisi Reserse Internasional ke-1 di Monaco tahun 1914 dan menghasilkan kesepakatan untuk membentuk suatu Badan Kepolisian Internasional. Pada Kongres ke-2 di Wina tahun 1923 telah disahkan suatu organisasi kepolisian internasional yang disebut International Criminal Police Commission (ICPC) dan Wina ditetapkan sebagai Markas Besar;

4. pada tahun 1956 nama ICPC berubah menjadi International Criminal Police Organization (ICPO), dengan menggunakan kata sandi INTERPOL dan juga sekaligus digunakan sebagai alamat telegrafis dalam pertukaran informasi dan komunikasi antar negara anggota. Pada tahun 1984 markas besar ICPO-INTERPOL dipindahkan dari Wina ke Lyon, Perancis;

Divhubinter

Beberapa peristiwa penting dalam perkembangan ICPO-INTERPOL sebagai berikut:

1. 1914

Kongres Polisi Reserse Internasional ke-1 diadakan di Monaco dari tanggal 14 s.d. 18 April 1914 dihadiri beberapa ahli hukum dan perwira Polisi dari 14 negara Eropa, yang membahas kemungkinan pengembangan International Crime Records Office dan menyederhanakan prosedur Ekstradisi. Pecahnya perang dunia pertama telah menghambat perkembangan organisasi tersebut;

2. 1923

Kongres Polisi Reserse Internasional ke-2 diadakan di Wina, Austria, menyepakati pembentukan ICPC yang berkedudukan di Wina, termasuk anggaran dasarnya. Presiden ICPC adalah Kepala Kepolisian Wina, Austria, Dr Johannes Schober, yang juga sebagai inisiator pembentukan organisasi tersebut. ICPC masih beranggotakan negara-negara Eropa;

3. 1926

Sidang Umum ICPC di Berlin, menyarankan kepada setiap negara anggota agar membentuk National Central Bureau (NCB) sebagai pusat penghubung di dalam struktur organisasi kepolisian;

4. 1927

Sidang Umum ICPC telah menghasilkan resolusi untuk membentuk NCB di setiap negara anggota;

5. 1930

Pembentukan departemen khusus untuk mengelola data tentang pemalsuan uang, catatan kejahatan dan pemalsuan paspor dengan tujuan untuk pertukaran informasi antar negara anggota;

6. 1932

Setelah kematian Dr Schober, dibentuk suatu jabatan baru yang diberi nama Sekretaris Jenderal ICPC. Sekjen yang pertama adalah Kepala Kepolisian Austria, Mr. Oskar Dressler;

7. 1935

Jaringan radio komunikasi Internasional INTERPOL diluncurkan;

8. 1938

Nazi mengambil kendali setelah memecat Presiden Michael Sjubl mengakibatkan banyak negara anggota tidak aktif dalam kegiatan organisasi tersebut;

9. 1942

ICPC berada dibawah kendali Jerman dan markas besarnya dipindahkan ke Berlin;

10. 1946

Setelah Perang Dunia ke II, diselenggarakan konferensi ICPC di Brussels untuk menghidupkan kembali kegiatan organisasi tersebut, dengan pengesahan Anggaran Dasar yang baru. Markas Besar ICPC dipindahkan ke Paris dan kata INTERPOL dipilih sebagai alamat telegrafis;

11. 1949

PBB mengakui ICPC-INTERPOL sebagai organisasi non-pemerintah;

12. 1956

ICPC menjadi International Criminal Police Organization INTERPOL disingkat ICPO-INTERPOL;

13. 1958

ketentuan regulasi keuangan disahkan dan iuran kontribusi negara anggota direvisi;

14. 1963

Konferensi Regional pertama diadakan di Monrovia, Liberia;

15. 1965

Sidang Umum menetapkan kebijakan tentang operasi dan tanggung jawab NCB;

16. 1966

Markas Besar Sekretariat Jenderal ICPO-INTERPOL dipindahkan ke Saint Cloud di luar Paris;

17. 1971

PBB mengakui ICPO-INTERPOL sebagai organisasi inter-pemerintahan;

18. 1972

Kesepakatan antara Markas Besar ICPO-INTERPOL dengan Pemerintah Perancis tentang pengukuhan ICPO-INTERPOL sebagai organisasi internasional;

19. 1973

Organisasi merayakan hari ulang tahun ke-50 di Wina;

20. 1982

Dibentuk badan independen untuk memantau pelaksanaan ketentuan INTERPOL dalam memproteksi data yang selanjutnya pada tahun 2003 berubah menjadi Komisi pengendalian file INTERPOL;

21. 1989

Pada tanggal 27 Nopember 1989 Markas Besar ICPO-INTERPOL pindah; ke Lyon.

22. 1990

Peluncuran sistem komunikasi INTERPOL X-400 digunakan oleh seluruh NCB untuk mengirimkan pesan elektronik ke NCB negara lain dan Sekretariat Jenderal;

23. 1992

Anggota ICPO-INTERPOL berjumlah 169 negara. Penambahan fasilitas automatic search (ASF) dalam database INTERPOL.

24. 1994

Jumlah anggota ICPO-INTERPOL bertambah 176 negara;

25. 1995

Sidang Umum mengesahkan pedoman pembentukan dan pengoperasian beberapa Sub-Biro Regional;

26. 1998

Pembangunan database INTERPOL Criminal Information System (ICIS);

27. 2002

Peluncuran sistem komunikasi global kepolisian (IGCS) I-24/7 menggantikan X-400. Kanada merupakan negara pertama yang terkoneksi dengan sistem tersebut;

28. 2003

Peresmian Pusat Komando dan Koordinasi (Command and Coordination Centre) di Sekretariat Jenderal, yang beroperasi 24 jam per hari, 7 hari dalam seminggu;

29. 2004

Penempatan Perwakilan Khusus INTERPOL di Markas PBB New York;

30. 2005

Penerbitan Spesial Notice oleh ICPO-INTERPOL atas permintaan Dewan Keamanan PBB terhadap individu dan kelompok Al Qaeda dan Taliban dan afiliasinya;

Peluncuran MIND/FIND (Mobile INTERPOL Network Database/Fix INTERPOL Network Database) sebagai fasilitas bagi penegak hukum di lapangan untuk pengecekan validitas paspor dan kendaraan bermotor;

31. 2008

Penempatan perwakilan khusus ICPO-INTERPOL di kantor pusat Uni Eropa di Brussels;

32. 2011

Jumlah anggota ICPO-INTERPOL menjadi 190 negara dengan masuknya Sudan Selatan, Curacao dan St Marteen.

NCB-INTERPOL INDONESIA

Sekretariat NCB-INTERPOL Indonesia adalah salah satu Biro yang berada dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri) yang bertugas membina, mengawasi dan mengendalikan penyelengaraan tugas NCB-INTERPOL dalam kerja sama internasional dalam lingkup bilateral dan multilateral. Dalam melaksanakan tugasnya, Set NCB-INTERPOL Indonesia menyelenggarakan fungsi:

  • pelaksanaan kerja sama internasional dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/transnasional;
  • penyusunan perjanjian internasional dan menyelenggarakan forum pertemuan internasional, bilateral dan multilateral;
  • pertukaran informasi intelijen kriminal melalui sistem jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL;
  • pembinaan teknis Atase Polri, SLO, STP, dan LO.

Sekretariat NCB-INTERPOL Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bagian Kejahatan Internasional (Bagjatinter), Bagian Komunikasi Internasional (Bagkominter), Bagian Konvensi Internasional (Bagkonvinter), dan Bagian Liaison Officer dan Perbatasan (Baglotas).

A. Bagian Kejahatan Internasional (BAGJATINTER)

1. Tugas pokok, fungsi, dan peran

Bagian Kejahatan Internasional (Bagjatinter) bertugas melaksanakan kegiatan kerja sama antar anggota NCB-INTERPOL dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan Internasional/transnasional serta pelayanan umum internasional dalam kaitannya dengan kejahatan termasuk pelaku, buronan dan bantuan hukum internasional. Bagjatinter juga melaksanakan penyelidikan dan penyidikan awal terhadap suatu pelanggaran/tindak pidana yang terjadi di perwakilan RI, pesawat dan kapal berbendera RI guna mewujudkan perlindungan, pelayanan terhadap WNI di luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagjatinter menyelenggarakan fungsi:

  • penyiapan produk-produk internasional;
  • penanggulangan kejahatan umum yang terkait dengan negara lain;
  • penanggulangan kejahatan ekonomi khusus yang terkait dengan negara lain;
  • pemberian bantuan hukum internasional yang terkait Ekstradisi, MLA dan pencarian buronan/penerbitan Notices.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagjatinter dibantu oleh:

  • Subbagjatum
  • Subbagjateksus
  • Subbagprodukinter
  • Subbagbankuminter

B. Bagian Komunikasi Internasional (BAGKOMINTER)

1. Tugas pokok, fungsi, dan peran

Sebagai salah satu bagian dari Sekretariat NCB-INTERPOL Indonesia, Bagian Komunikasi Internasional atau disingkat Bagkominter mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

  • melaksanakan kerja sama internasional dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pertukaran informasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional/ transnasional melalui sarana sistem jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL;
  • mengumpulkan informasi dan pengolahan data, publikasi serta dokumentasi kerja sama internasional Polri.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Bagkominter menyelenggarakan fungsi:

  • pertukaran informasi intelijen kriminal melalui sistem jaringan INTERPOL, ASEANAPOL dan jaringan komunikasi lainnya;
  • pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL;
  • pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Divhubinter serta kegiatan internasional lainnya;
  • sebagai National Security Officer (NSO) jaringan I-24/7 di Indonesia;
  • sebagai fasilitator dalam sharing dan pertukaran informasi internasional pada satuan kerja Polri, seperti: CTINS, SDWAN, G8-24/7, TNCC (CMIS), NCIC (Pusiknas).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagkominter melakukan peran sebagai regulator, fasilitator dan controller (quality insurance) dalam mendukung pelaksanaan tugas Divhubinter Polri terutama dalam teknologi informasi, data dan informasi serta publikasi dan dokumentasi internasional. Pelaksanaan peran tersebut dilaksanakan oleh:

  • Subbagtekkom
  • Subbaginfodata
  • Subbagpubdok

C. Bagian Konvensi Internasional (BAGKONVINTER)

Dalam konteks hubungan internasional istilah konvensi kerap kali atau umum digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak negara. Konvensi umumnya memberikan kesempatan kepada masyarakat internasional untuk berpartisipasi secara luas. Konvensi biasanya bersifat law-making artinya merumuskan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Perangkat-perangkat internasional yang dirundingkan atas prakarsa/naungan organisasi internasional umumnya juga menggunakan istilah konvensi.

Terkait dengan pengertian tersebut, maka Bagian Konvensi Internasional ( Bagkonvinter) memiliki tugas pokok, fungsi, dan peran yang berkenaan dengan penyelenggaraan konvensi-konvensi dan kerja sama Internasional yang melibatkan Indonesia ( Polri ).

1. Tugas pokok, fungsi, dan peran

Bagkonvinter bertugas mempersiapkan pelaksanaan perjanjian Internasional dan penyelenggaraan pertemuan internasional baik dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri dalam rangka penanggulangan kejahatan Internasional/transnasional dan pembangunan kapasitas baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagkonvinter menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan penyiapan draft perjanjian internasional; pelaksanaan pertemuan internasional, bilateral, trilateral dan multilateral serta penyelenggaraan Working Group Meeting dengan melibatkan internal Polri dan instansi terkait yang yang memiliki kompetensi dalam merumuskan perjanjian/kerja sama internasional.

Dalam melaksanakan tugas, Bagkonvinter dibantu oleh:

  • Subbag Amerop
  • Subbag Aspasaf
  • Subbag Organisasi Internasional (OI)
  • Subbag Perjanjian Internasional (PI)

D. BAGIAN LIAISON OFFICER DAN PERBATASAN (BAGLOTAS)

Bagian Liaison Officer dan Perbatasan (baglotas) merupakan salah satu bagian yang signifikan dalam menjalankan roda dan sistem organisasi pada Divisi Hubungan Internasional Polri. Hal ini sejalan dengan dinamika dunia atau global trend yang perlu dicermati secara cerdas mengingat perkembangan peradaban manusia (human civilization) yang semakin maju dan kompleks terutama ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demikian juga kejahatan transnasional terorganisasi (transnational organized crime) yang tidak mengenal batas (borderless). Posisi negara Indonesia yang strategis bahkan sebagai negara kepulauan (archipelagic country) yang memiliki puluhan ribu pulau dan garis pantai serta perairan yang begitu luas menghadapi berbagai tantangan (challenges) bagi para key actors (khususnya Atase Polri, SLO, Staf Teknis Polri dan LO) dalam memainkan peran/interaksi dalam lingkungan strategis demi kepentingan negara (national interest). Dengan kata lain, baglotas sebagai key element dalam mengantisipasi tantangan tersebut menjadi peluang (opportunities) yakni salah satunya adalah profesionalisme tugas dan optimalisasi fungsi yang mengarah pada outcome pelayanan prima masyarakat.

1. Tugas pokok, fungsi, dan peran

Baglotas bertugas melaksanakan pembinaan teknis Atase Polri, SLO, Staf Teknis Polri dan LO di luar negeri termasuk sumber daya manusia Polri dan sarana prasarana tugas Polri di perbatasan.

Dalam melaksanakan tugas, Baglotas menyelenggarakan fungsi :

  • pembinaan Atase Polri, SLO, Staf Teknis Polri dan LO.
  • pembinaan teknis Polri termasuk sumber daya manusia dan sarana prasarana tugas di wilayah perbatasan.
  • pelaksanaan koordinasi dengan penegak hukum atau LO negara lain di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas, Baglotas dibantu oleh:

  • Subbag LO
  • Subbagbatas