Header
PROFIL MISI INTERNASIONAL

BIRO MISI INTERNASIONAL

Biro Misi Internasional (Romisinter) merupakan biro baru di lingkungan Polri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 pasal 23 tentang Organisasi dan Tata Kerja tingkat Mabes Polri dengan dibentuknya struktur baru pada Divhubinter Polri yang bertanggung jawab atas terselenggaranya misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia yang dilaksanakan oleh Polri pada tugas misi internasional baik sebagai satuan tugas Formed Police Unit (FPU) maupun sebagai Police Adviser (PA) ke daerah penugasan di seluruh dunia berdasarkan kebutuhan yang diteruskan oleh Markas Besar PBB di New York.

Pembentukan Romisinter juga dilatarbelakangi adanya harapan agar kerjasama pengembangan kapasitas personel Polri dengan aktor-aktor dari manca negara dapat dilakukan melalui satu pintu (one gate system) mengingat selama ini kerjasama tersebut secara tersebar dan sektoral masih dilakukan oleh 10 (sepuluh) satuan kerja di lingkungan Mabes Polri. Dengan adanya Romisinter diharapkan kerjasama pengembangan kapasitas di lingkungan Mabes Polri dapat lebih terkoordinasi secara optimal agar dengan demikian dapat terhindar dari terjadinya tumpang tindih kewenangan (overlap), memudahkan dilakukannya pendataan, evaluasi dan perencanaan, serta tepat dalam penetapan personel maupun jenis kerjasama yang dibutuhkan.

Keberadaan UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjadi latar belakang pembentukan Romisinter dimaksud yang terkait dengan partisipasi Polri dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 ayat 3 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

Dimasa mendatang, telah diprediksi bahwa situasi keamanan dunia akan terus membaik namun konflik yang terjadi akan semakin kompleks dari aspek penyebabnya. Dalam kaitan ini PBB telah menegaskan bahwa misi perdamaian PBB tidak lagi hanya sebatas pada misi menciptakan perdamaian antar pihak-pihak yang terlibat konflik (peacekeeping), namun secara lebih luas mengupayakan tercapainya rekonsiliasi dan perdamaian yang berkelanjutan diantara pihak-pihak yang berseteru dan akan ditindaklanjuti melalui suatu proses dimana aspek politis, keamanan dan pembangunan harus dilakukan secara serentak (peacebuilding).

Tugas-tugas pada peacebuilding akan mencakup seluruh aspek yang dilakukan PBB melalui inisiatif-inisiatif seperti diantaranya adalah reintegrasi mantan kombatan kedalam masyarakat sipil, penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, memberikan asistensi teknis terhadap pembangunan supremasi hukum, reformasi hukum dan pembangunan demokrasi serta asistensi terhadap penyelesaian konflik.

Untuk dapat mengemban misi dimaksud maka pada masa mendatang akan dibutuhkan lebih banyak personel polisi termasuk Polri yang memiliki tugas dan peran untuk tugas-tugas dimaksud. Dalam kaitan itulah diperlukan Romisinter agar penyelenggaraan misi-misi pemeliharaan perdamaian maupun misi-misi kemanusiaan lainnya dapat dilakukan lebih baik. Adapun tugas dan peran dari Biro Misi Internasional adalah membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan tugas misi internasional meliputi misi perdamaian, misi kemanusiaan dan misi pembangunan kapasitas Polri.

Biro Misi Internasional (Romisinter) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 bagian, yakni Bagian Perdamaian dan Kemanusiaan (Bagdamkeman) dan Bagian Pengembangan Kapasitas (Bagkembangtas).

A. Bagian Misi Perdamaian dan Kemanusiaan (BAGDAMKEMAN)

1. Tugas pokok, fungsi, dan peran

Bagdamkeman bertugas melaksanakan misi perdamaian dan misi kemanusiaan non-konflik dalam wadah organisasi internasional, dimana didalamnya meliputi kegiatan perencanaan, penyiapan personel, sarana prasarana, pembekalan pendidikan dan pelatihan, pengiriman, pengakhiran tugas, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dengan instansi terkait.

Dalam melaksanakan tugas, Bagdamkeman dibantu oleh:

  • Subbagrengiat
  • Subbagbeklat
  • Subbagmonev

2. Operasi Misi Perdamaian PBB

Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) merupakan “flagship enterprise” dari PBB dalam rangka turut menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Saat ini tercatat lebih dari 122.000 personel baik militer, polisi, maupun sipil yang berpartisipasi di 15 misi. Saat ini, PBB menghadapi tantangan dalam menutup gap antara supply dan demand dalam berbagai MPP.

Pada awalnya peran MPP PBB hanya terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi di lapangan sehingga usaha-usaha politik untuk menyelesaikan konflik dapat dilakukan. Namun demikian, dengan berakhirnya perang dingin, konteks penggelaran MPP PBB juga berubah dari misi “tradisional” yang mengedepankan tugas-tugas militer, menjadi misi yang lebih “multidimensional“ dalam rangka mengimplementasikan perjanjian damai secara komprehensif dan membantu meletakkan dasar-dasar bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

Sifat dari konflik yang harus dihadapi oleh MPP PBB juga mengalami perubahan. Sebelumnya MPP PBB harus menghadapi konflik antar negara namun saat ini MPP PBB dituntut pula untuk dapat diterjunkan pada berbagai konflik internal dan perang saudara.

Partisipasi Polri dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (Peacekeeping Operations) didasari oleh semangat Pembukaan UUD 1945, khususnya Alinea IV, tentang komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu komitmen tersebut juga tercerminkan di dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam hal upaya Indonesia untuk turut berperan aktif menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Indonesia memiliki pandangan bahwa keberhasilan dari suatu misi perdamaian sangat bergantung kepada prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh seluruh anggota PBB, yaitu: persetujuan dari pihak-pihak yang bertikai (consent), memiliki mandat yang jelas, impartiality, dan non-use of force kecuali untuk membela diri dan mempertahan mandat yang diemban dari PBB. Ukuran keberhasilan suatu misi perdamaian dapat dilihat dari kondisi negara yang tengah dilanda konflik. Kehadiran misi perdamaian seharusnya dapat mencegah terjadinya kembali konflik.

Indonesia memiliki visi untuk lebih mengembangkan peran dan partisipasinya di dalam Peacekeeping Operations (PKO)/Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP), khususnya meningkatkan peran polisi yang leading sector pengembangannya telah dilakukan oleh Mabes Polri pada bagian perdamaian dan kemanusiaan (Bagdamkeman) yang akan tetap menjadi flagship keterlibatan dan peran serta Indonesia di dalam berbagai misi perdamaian PBB.

Sehubungan dengan perkembangan dimaksud, maka untuk dapat menjawab tantangan kedepan dibidang penyelenggaraan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia, Polri tengah mewacanakan untuk menyiapkan Pusat Pelatihan Misi Pemeliharaan Perdamaian untuk kepolisian dari negara-negara ASEAN (ASEANAPOL Peacekeeping Training Center) yang terletak di pusat pelatihan multifungsi Polri Cikeas, Bogor. Diharapkan tempat tersebut dapat menjadi Pusat Pelatihan bagi personel polisi yang akan ditugaskan ke daerah misi pemeliharaan PBB untuk kawasan Asia Tenggara khususnya dan kawasan Asia Pasifik pada umumnya.

Bagian Pengembangan Kapasitas (BAGKEMBANGTAS)

Dalam Perkap Nomor 21 Tahun 2010 dibentuk suatu unsur pelaksana baru yang bertugas secara khusus menangani bidang peningkatan dan pengembangan kapasitas bagi personel Polri baik dengan negara luar maupun dengan institusi dalam negeri dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, peningkatan sarana dan prasarana serta pertukaran personel. Hal ini diharapkan terwujudnya postur Polri yang profesional serta memiliki wawasan internasional.

1. Tugas pokok, fungsi, dan peran

Bagian Pengembangan Kapasitas (Bagkembangtas) Biro Misi Internasional mempunyai tugas melaksanakan kerja sama internasional dalam bentuk merintis, menjalin dan meningkatkan hubungan dengan kedutaan dan atase kepolisian negara akreditasi di Indonesia dan lembaga pemerintah, Kepolisian serta Lembaga Non Pemerintah baik di dalam dan di luar negeri dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM Polri dan pembangunan sarana prasarana Polri dalam kaitannya dengan tugas internasional dan pengembangan kapasitas lainnya di Luar negeri.

Bagkembangtas menyelenggarakan fungsi persiapan dan pelatihan personel Polri yang akan melaksanakan pendidikan dan pelatihan di luar negeri, pemberian dukungan pendidikan dan pelatihan dalam membangun kapasitas SDM dan sarana dan prasarana, penjajakan kepada kepolisian negara akreditasi, guna mencari peluang kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan dan bantuan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagkembangtas dibantu oleh:

  • Subbagbangtas
  • Subbagdiklat